- “provisionileis vonnis”,
- “putusan takdim”
- “provisoire"
- "voorlopige”
- “provisional”
- “voorlaufig”
- “provissorich ainstwelling”
- “bij vooraad” dan lain-lain sebagainya.
Dasar hukum pengaturan “Putusan Provisionil” ini tidak diatur secara tegas, tetapi secara selintas dan implisit. Pengaturan tersebut tedapat dalam :
- Pasal 180 ayat (1) HIR/191 ayat (1) RBg
- Pasal 53 Rv/Pasal 51 BRv Belanda (Stb 1847-52 yo Stb 1849-63)
- Pasal 24 PP 9/1975
- Pasal 77, 78 UU 50/2009
- Pasal 190, 212 dstnya, 246, 457, 561 dan 1738 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Pasal 75 huruf d dan Pasal 137 RUU Hukum Acara Perdata Tahun 2007
- Pandangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Putusan MARI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973, Putusan MARI Nomor: 1400 K/Sip/1974 tanggal 18 Nopember 1973, Putusan MARI Nomor: 753 K/Sip/1973 tanggal 22 April 1975) maupun
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA 4/1965 dicabut SEMA 16/1979, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001).